Harga telur ayam ras di Jawa Timur mengalami tekanan cukup dalam. Di tingkat peternak, harga telur disebut turun ke kisaran Rp20.000 hingga Rp20.500 per kilogram. Kondisi ini membuat peternak ayam petelur terancam merugi, terutama karena biaya produksi tetap berjalan sementara harga jual terus melemah.
Untuk merespons kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Gizi Nasional mengambil langkah intervensi melalui program Makan Bergizi Gratis. Salah satu kesepakatan penting yang diambil adalah mewajibkan menu telur dalam porsi MBG minimal tiga kali dalam sepekan.
Kebijakan ini bukan hanya ditujukan untuk memperkuat asupan protein penerima manfaat MBG, tetapi juga menjadi strategi untuk menyerap kelebihan produksi telur dari peternak. Dengan masuknya telur secara rutin ke dalam menu MBG, pemerintah berharap ada pasar baru yang lebih pasti bagi peternak ayam petelur di Jawa Timur.
Skema penyerapan juga diarahkan melalui koperasi atau asosiasi peternak. Nantinya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dapat membeli telur secara langsung dari koperasi peternak yang telah memenuhi standar kualitas. Pola ini diharapkan mampu memangkas rantai distribusi sekaligus memberi harga yang lebih layak bagi peternak.
Dalam kesepakatan tersebut, harga di tingkat peternak diupayakan berada di kisaran Rp24.000 per kilogram. Angka ini akan dinaikkan secara bertahap sesuai dengan harga acuan pemerintah. Sementara itu, telur yang dibeli untuk kebutuhan SPPG disebut berada di kisaran Rp25.000 per kilogram.
Kondisi ini menjadi penting karena terdapat jarak harga yang cukup lebar antara peternak dan konsumen. Saat harga di kandang peternak jatuh ke sekitar Rp20.000 per kilogram, harga telur di tingkat konsumen masih bisa mencapai Rp27.500 hingga Rp30.000 per kilogram. Artinya, tekanan terbesar justru dirasakan peternak sebagai produsen utama.
Melalui kebijakan ini, MBG tidak hanya berperan sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi pangan. Negara hadir sebagai pembeli besar yang membantu menyerap produksi ketika harga di tingkat peternak jatuh terlalu rendah.
Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada eksekusi di lapangan. Distribusi telur harus merata, pembayaran kepada peternak harus jelas, dan kualitas pasokan tetap harus dijaga. Jika dijalankan dengan baik, program ini bisa menjadi solusi ganda: anak-anak dan kelompok penerima manfaat mendapat sumber protein, sementara peternak memperoleh kepastian pasar yang lebih sehat.
Turunnya harga telur di Jawa Timur menjadi pengingat bahwa harga pangan murah tidak selalu berarti kondisi sedang baik-baik saja. Di balik harga yang rendah, ada peternak yang bisa kehilangan margin dan kesulitan mempertahankan usahanya. Karena itu, penyerapan telur melalui MBG menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan gizi masyarakat dan keberlanjutan usaha peternak.
Komentar