Penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis selama masa libur sekolah menuai penolakan dari Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia atau GAPEMBI.
Menurut GAPEMBI, penghentian operasional MBG tidak hanya berdampak pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kebijakan tersebut juga memengaruhi relawan, pemasok bahan pangan, petani, peternak, UMKM, yayasan, hingga pengusaha yang telah mengeluarkan modal untuk mendukung program.
Ketua GAPEMBI Alven Stony menilai kebijakan penghentian sementara tersebut perlu dikaji ulang karena disebut tidak sejalan dengan petunjuk teknis yang sebelumnya diterbitkan Badan Gizi Nasional.
Saat operasional SPPG berhenti, relawan kehilangan kesempatan bekerja dan berpotensi tidak menerima honor. Di sisi lain, supplier yang telah menyiapkan bahan pangan juga terancam rugi karena hasil tani, peternakan, dan produk pendukung lainnya dapat menumpuk.
Atas kondisi tersebut, GAPEMBI menyampaikan enam aspirasi utama kepada pemerintah dan BGN.
1. Mendukung Keberlanjutan Program MBG
GAPEMBI menegaskan tetap mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis.
Menurut mereka, MBG tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal melalui pembelian bahan pangan, penyerapan tenaga kerja, dan keterlibatan UMKM.
Karena itu, setiap perubahan jadwal operasional seharusnya disiapkan dengan skema yang jelas agar tidak memutus rantai ekonomi yang sudah terbentuk.
2. Siap Menjadi Pelaku SPPG Berstandar Tinggi
Para pengusaha menyatakan siap meningkatkan kualitas pengelolaan SPPG sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
Standar tersebut mencakup kebersihan dapur, keamanan pangan, mutu bahan baku, ketepatan distribusi, administrasi, hingga pengawasan operasional.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa GAPEMBI tidak hanya menuntut perlindungan bagi mitra, tetapi juga siap memenuhi tanggung jawab dalam menjaga kualitas pelaksanaan program.
3. Berkomitmen terhadap Efisiensi Anggaran
GAPEMBI juga menyatakan mendukung efisiensi anggaran.
Namun, efisiensi dinilai seharusnya tidak dilakukan dengan menghentikan operasional secara mendadak atau menghilangkan penghasilan relawan dan mitra.
Penghematan dapat dilakukan melalui pengawasan penggunaan anggaran, perbaikan rantai distribusi, pengadaan bahan yang lebih efisien, serta pencegahan pemborosan di lapangan.
4. Mendesak Pengkajian Ulang Penghentian Sementara
GAPEMBI meminta BGN mengkaji kembali keputusan penghentian sementara MBG selama masa libur sekolah.
Menurut mereka, keputusan tersebut harus memperhitungkan dampaknya terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk mitra SPPG, relawan, UMKM, pemasok, petani, peternak, dan yayasan.
Penghentian operasional tidak hanya berarti pembagian makanan berhenti, tetapi juga menghentikan pendapatan banyak pihak yang sudah menggantungkan kegiatan usahanya pada program tersebut.
5. Menuntut Jaminan Jangka Panjang bagi Mitra
Aspirasi berikutnya adalah adanya jaminan kerja sama jangka panjang bagi mitra dan yayasan program MBG.
Banyak mitra telah mengeluarkan modal untuk menyewa tempat, membangun dapur, membeli peralatan, menyediakan kendaraan distribusi, dan merekrut tenaga kerja.
Karena itu, GAPEMBI meminta kepastian mengenai durasi kerja sama, mekanisme pembayaran, kompensasi, penghentian kontrak, serta perlindungan ketika terjadi perubahan kebijakan.
6. Penguatan Kelembagaan dan SDM
GAPEMBI juga meminta penguatan kelembagaan serta sumber daya manusia yang terlibat dalam MBG.
Pengelola SPPG harus ditempatkan sesuai kapasitas dan kompetensinya. Selain itu, pelatihan mengenai keamanan pangan, administrasi, keuangan, distribusi, dan standar pelayanan dinilai perlu diperkuat.
Tujuannya agar program MBG tidak hanya besar dari sisi anggaran dan jumlah dapur, tetapi juga profesional dalam pelaksanaannya.
Kesimpulannya, penolakan GAPEMBI bukan berarti mereka menolak program Makan Bergizi Gratis. Mereka meminta agar setiap perubahan kebijakan dilakukan secara transparan, terencana, dan tidak memindahkan seluruh beban kepada mitra di lapangan.
Program MBG membutuhkan keberlanjutan, tetapi keberlanjutan itu juga harus dirasakan oleh relawan, pengusaha, petani, peternak, dan seluruh pihak yang menjadi bagian dari ekosistemnya.
Komentar